Bangkitkan Pendidikan Masyarakat Kecil

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki kemampuan untuk belajar serta mampu beradaptasi dengan situasi yang baru atau situasi pada umumnya. Dalam arti lain yaitu mampu bangkit dari segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Namun, realitanya bahwa saat ini Indonesia sedang dilanda krisis yang kompleks, termasuk bidang pendidikan. Sejak awal kemerdekaan, para perintis dan pejuang bangsa telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat urgen dalam pembangunan bangsa.

Berbicara pendidikan, sama halnya membicarakan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat. Seiring dengan hal itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembagan iptek dan budaya. Perkembangan tersebut akan berpengaruh juga bagi peradaban manusia. Jean Jaqques Rosseau, seorang tokoh pembaharu Prancis menyebutkan bahwa “semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita di waktu lahir, hanya bisa dipenuhi melalui pendidikan”.  UNISCO, Badan PBB yang menangani pendidikan menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa  “ jika ingin membangun dan berusaha untuk memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah kita mulai dari pendidikan. Sebab, pendidikan adalah kunci menuju perbaikan terhadap peradaban”.

Problematika Pendidikan Bangsa ini

            Hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikan indonesia mulai sejak dulu hingga sekarang masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global. Program pemerataan dan peningkatan kulitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Di lain pihak, jumlah penduduk usia pendidikan dasar masih sangat banyak jumlahnya. Sementara kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pada tahun 2015, dinyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 76 negara yang mengikuti tes PISA, yaitu studi internasional tentang prestasi membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.

Kondisi ini diperkuat dengan beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) bahwa siswa Indonesia hanya menempati urutan ke-37 dari 44 negara berkembang dengan kemampuan sains yang baik. United Nations for Development Program (UNDP) juga menyatakan hal senada bahwa Indonesia hanya berada di ururtan ke-111 dari 177 negara di dunia. Dengan data ini, Indonesia ternyata sudah kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura.

Kedua, mahalnya biaya pendidikan. Permasalahan tentang biaya pendidikan masih menjadi momok bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Sebab, selama ini pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia masih memandang adanya kelas-kelas dalam hal biaya pendidikan. Semakin berkualitas lembaga pendidikan, maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan. Masalah ini menyebabkan masyarakat kelas bawah tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Padahal seharusnya pendidikan berkualitas berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali bukan hanya golongan atas saja. Sebab, pendidikan merupakan hak asasi sehingga harus diselenggarakan secara merata.

Ketiga adalah sarana dan prasana pendidikan yang kurang merata. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting yang perlu disiapkan secara cermat guna menghasilkan KBM yang efektif dan efisien. Pada Bab VII Pasal 42  Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasar pada pasal ini, sangat pas bagi sekolah  yang berada di kota, kebutuhan akan sarana dan prasarana mampu tercukupi dengan baik. Namun sebaliknya bagi sekolah yang berada di daerah-daerah yang serba terbatas.

Pendidikan Masyarakat Kelas Bawah

            Dari permasalahan di atas, pendidikan di Indonesia seakan-akan berpihak pada orang-orang yang mempunyai banyak uang saja. Mereka mampu menyenyam pendidikan berkualitas di sekolah bagus dengan biaya yang mahal. Hal seperti ini seringkali menyebabkan menurunnya semangat belajar masyarakat kelas bawah. Sebab, mereka tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang relatif tinggi. Alhasil, mereka memilih bekerja dari pada melanjutkan sekolah.

            Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penanggung jawab terselenggaranya pendidikan berkualitas secara merata harus terus mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut. Memperbaiki sistem-sistem pendidikian, memberikan beasiswa atau sekolah gratis, khususnya bagi masyarakat ekonomi bawah. Yang paling penting, jangan sampai kebijakan-kebijakan fundamental seperti ini diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak berjalannya sistem yang telah ada.

            Dengan demikian, diharapkan semangat belajar masyarakat akan bangkit dan semakin meningkat. Sebab, kebangkitan pendidikan masyarakat kelas bawah sangat menentukan terhadap terwujudnya cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wallahu A’lam bi ash-Shawab